Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: Redaksi
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Penyegelan tersebut dilakukan karena pemasangan pagar bambu tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Rajiv memastikan bahwa Komisi IV DPR akan segera mengagendakan kunjungan spesifik (kunspek) ke lokasi pemagaran laut di Kabupaten Tangerang setelah masa reses berakhir. “Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas. Kami sudah membahas di internal Komisi IV, dan begitu masa sidang dibuka, kami akan segera melakukan kunjungan spesifik,” kata Rajiv dalam keterangannya kepada…
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima delegasi dari National Democratic Institute (NDI) dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025). Pertemuan ini membahas pentingnya digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pengembangan Open Parliament. Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini, yang menerima langsung delegasi NDI, menjelaskan bahwa lembaga think tank tersebut berperan penting dalam mendukung parlemen dan kongres di Amerika Serikat, serta memiliki perhatian besar terhadap berbagai isu global. “NDI ini semacam lembaga think tank oleh Kongres dan Parlemen di AS. Mereka tidak hanya fokus pada isu Open Parliament,…
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan terus mendesak pemerintah untuk mengungkap misteri di balik pembangunan pagar laut Tangerang. Pagar laut itu, tegasnya, tidak cukup hanya disegel, tapi beking dan pelakunya juga harus ditangkap. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab, pembangunan pagar itu tidak mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Legislator asal Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu mengatakan, penanganan masalah pagar laut itu tidak cukup hanya dengan penyegelan. Pemerintah dan aparat harus tetap mengusut tuntas persoalan itu. “Itu harus usut tuntas sampai ketemu siapa…
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir. Dalam evaluasinya, Netty mencatat beberapa hal yang perlu disempurnakan, seperti variasi menu dan kualitas rasa makanan. “Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai. Mengingat, pogram ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu, kendala yang ditemui di lapangan perlu segera diperbaiki agar manfaatnya dapat optimal,” ujar Netty melalui rilis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Lebih lanjut, kata Netty, ditemukan laporan…
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga, menerima kunjungan delegasi Public Account Committee Parlemen Malaysia dalam pertemuan bertajuk “Friendly Talk” di Ruang Diplomasi, Lantai 6, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Dalam wawancara usai pertemuan, Ravindra menyatakan bahwa pembahasan dengan delegasi Parlemen Malaysia mencakup berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Salah satu isu utama adalah upaya bersama Indonesia dan Malaysia sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia untuk menembus pasar Eropa. “Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan bersama dalam memastikan produk minyak sawit kita dapat diterima di…
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam tahap uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah yang tepat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Dasco, karena program ini masih dalam tahap uji coba, pendanaan dari dana pribadi tidak menjadi masalah. “Nah, karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada politikparlemen.co, di Jakarta,…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta,…