Author: Redaksi

Indonesia terus memperkuat hubungan ekonomi dengan Mesir, dengan fokus utama pada ekspor komoditas dan investasi sektor manufaktur. Beberapa inisiatif yang dijalankan bertujuan untuk memperluas pasar Indonesia di Mesir dan kawasan Timur Tengah, sekaligus menciptakan peluang bagi pengusaha Indonesia. Dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Kairo, Mesir, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan Mesir, terutama dalam ekspor minyak nabati dan kopi. “Indonesia mengekspor banyak produk ke Mesir, dan salah satunya adalah kopi,” ujar Airlangga kepada politikparlemen.co usai pertemuan delegasi BKSAP dengan duta besar Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf di Kairo, Mesir, Selasa…

Program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI merupakan bagian dari program Merdeka Belajar dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Oleh karena itu, kedepannya setiap para mahasiswa magang MDRR DPR RI wajib dibekali pemahaman konstitusi negara atau 4 Pilar MPR RI yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. “Bicara soal 20% anggaran pendidikan, itu amanat Undang-Undang Dasar. Termasuk ketika fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara, karena kita punya Undang-Undang Dasar yang mengharuskan negara wajib hadir untuk melindungi mereka yang tidak mampu sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR…

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memboikot produk-produk Israel. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan Indonesia terhadap aksi genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina. “Kami menyadari banyak harapan yang disampaikan kepada Indonesia dalam isu Palestina. Oleh karenanya kami selalu memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam upaya boikot produk Israel,” kata Sukamta, Kamis (19/12/2024). Hal tersebut juga turut disampaikan Sukamta dalam pertemuan dengan diaspora berbagai negara di London, Inggris, pada 13 Desember lalu. Sukamta hadir bersama anggota Fraksi PKS DPR lainnya pada kegiatan yang diselenggarakan oleh The Cordoba Foundation yang dihadiri…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD (Badan usaha milik daerah) yang mengalami kerugian. Menurutnya, harus ada identifikasi mendalam untuk mengetahui masalah yang terjadi pada BUMD tersebut. “Sebelum dilakukan upaya penutupan harus dilakukan Due Diligence terlebih dahulu terhadap perusahaan yang rugi. Jadi lakukan identifikasi sebab kerugian BUMD tersebut dulu. Target dan realisasi juga harus dinilai,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Dijelaskannya, penilaian harus dilakukan dari berbagai sisi seperti faktor kinerja, kesehatan BUMD, hingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika hasil penilaian BUMD memang dinyatakan rugi, maka Pemerintah…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI harus memahami standar pelayanan, termasuk etika dalam menyambut tamu VIP dan tamu negara asing. “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai supporting system, Kesetjenan DPR RI sering diharuskan menghadiri berbagai kegiatan internasional yang melibatkan tamu dari negara lain. Oleh karena itu, seluruh pejabat dan pegawai yang terkait dengan pelayanan tersebut harus memahami standar pelayanan, termasuk etika dalam jamuan makan resmi,” ujar Indra usai mengikuti workshop terkait table manners di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Indra menambahkan, pentingnya pemahaman tersebut didasari oleh…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub meminta Presiden Prabowo Subianto selektif dalam memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana (napi) di Indonesia. Amnesti hendaknya diutamakan bagi napi lanjut usia, mengidap penyakit kronis, dan tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan bagi pelaku korupsi, narkoba berskala besar, dan tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara tidak berhak mendapatkan amnesti. “Kebijakan ini harus dilaksanakan secara hati-hati, memastikan bahwa yang menerima amnesti benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan, serta tidak melibatkan pelaku kejahatan berat seperti korupsi, narkotika skala besar, atau tindak pidana yang merugikan negara. Kriteria narapidana yang menerima amnesti harus jelas dan transparan,” ujar Muslim dalam…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai proses pemindahan narapidana WNA Australia terkesan ditutup-tutupi. Menurutnya, Pemerintah Indonesia terkesan menuruti semua permintaan Australia terkait pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine tersebut. “Pemindahan narapidana (transfer of prisoner) yang dilakukan terhadap 5 napi WNA Australia ini terkesan ditutup-tutupi, hal yang sama juga terjadi terhadap Mary Jane, napi WNA asal Filipina,” kata Andreas Pareira dalam keterangan rilisnya yang diterima politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (19/12/2024).  Seperti diketahui, pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Lima terpidana Bali Nine yang diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti banyaknya kasus bunuh diri akibat pinjaman online (pinjol). Menurutnya, selama ini belum ada political will atau komitmen dari Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara. “Pinjol ini sudah bukan lagi hanya sebagai masalah finansial tetapi juga telah merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit orang yang bunuh diri akibat terjerat pinjol,” kata Cucun dalam keterangannya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Kamis (19/12/2024). Cucun pun merasa heran, banyaknya dampak pinjol yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat tak juga membuat pemegang kebijakan melakukan terobosan dalam pemberantasan pinjaman online. “Tak ada political will regulator untuk tegas…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan rasa optimismenya dengan perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Mesir. Dalam kunjungannya ke Mesir, Mardani menyoroti berbagai isu penting, termasuk perlindungan bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. “Kami gembira melihat surplus perdagangan yang terus meningkat dan jumlah mahasiswa kita yang semakin banyak di Mesir. Pandangan masyarakat Mesir terhadap Indonesia juga luar biasa. Namun, kami menitipkan agar KBRI di Mesir menjaga para mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 15 ribu, karena mereka adalah aset luar biasa bangsa ini,” ujar Mardani kepada politikparlemen.co di Kairo, Mesir, Selasa (17/12/2024).…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menanggapi rencana sekolah Internasional yang akan dikenakan PPN 12 persen pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, prinsip pendidikan adalah nirlaba. “Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten. Ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial,” ungkap Ledia melalui rilis yang diterima oleh politikparlemen.co, di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Baginya, kebijakan yang diusulkan pemerintah ini berpotensi kontraproduktif sebab tidak ada regulasi yang lebih detail. “Kalau kita lihat sekolah Internasional, memang yang masuk ke sana pasti adalah orang-orang yang mampu. Namun, ketika ditetapkan pajaknya…