Author: Redaksi

Berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menilai secara substansi banyak hal positif yang disampaikan, seperti perhatian terhadap “net outflow of national wealth”, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia juga menyoroti ketimpangan antara retorika dan implementasi program pemerintah di lapangan. “Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati – hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” katanya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Ruang PPIP,…

Ketua MPR H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD. Karena itu, MPR perlu terus menerus mendengar dan merefleksi diri tentang makna konstitusi ini, supaya MPR dalam mengambil keputusan tentang perlu tidaknya melakukan amandemen UUD itu menjadi keputusan yang benar. Karena itu, kata Muzani, MPR mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. “Banyak akademisi, tokoh-tokoh, dan kalangan lain yang menyuarakan perubahan UUD. Pemikiran-pemikiran itu kita harus dengarkan. Seminar Konstitusi ini adalah upaya kami untuk terus mendengar dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat,” katanya…

Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini. “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8). Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua…

Sistem perbukuan yang baik merupakan salah satu instrumen pemenuhan hak mencerdaskan kehidupan setiap warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. “Buku berperan penting dalam pemenuhan hak-hak pendidikan warga negara. Membaca merupakan wadah utama untuk mencapai tata kelola pengetahuan yang baik,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Tata Kelola Pengetahuan dan RUU Buku di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/8). Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI – Pengusul RUU tentang Perbukuan), Dr. Ir. Achmad Fachrodji, M.M. (Direktur…

Dalam rangka acara tematik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bertajuk “Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan visi pentingnya arah pembangunan bangsa yang jelas dan berkelanjutan. Bertempat di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Ibas memulai sambutannya dengan sebuah penegasan. “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang…

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara berpandangan perubahan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat penting bagi DPD RI. Ada tiga alasan Kelompok DPD MPR RI mengenai pentingnya mendorong perubahan konstitusi. “Pertama, perlu payung hukum terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Salah satu solusinya adalah PPHN menjadi TAP MPR. Itu mengharuskan kita untuk melakukan perubahan konstitusi,” ujar Dedi Iskandar usai menghadiri momentum Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Alasan kedua, lanjut Senator dari Provinsi Sumatera Utara, terkait sistem presidensial. “Mengenai sistem presidensial, saya…

Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman mengatakan bahwa momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus, bukan hanya seremonial belaka. Namun, menjadi refleksi buat seluruh anak bangsa Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Alpha. “Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga,” katanya, usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-80, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025). Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini memberikan alasan mengapa generasi muda harus memahami konstitusi. Sebab, UUD atau konstitusi sejak…

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi lembaga penyiaran TV dan radio yang telah menyiarkan berbagai rangkaian program acara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI). Menurutnya, radio dan televisi terus merawat semangat kemerdekaan melalui sajian informasi yang beragam. Berdasarkan hasil tim pemantauan isi siaran KPI Pusat, menjelang peringatan HUT sampai setelahnya, lembaga penyiaran yang dipantau melakukan imbauan yang diminta KPI untuk menyemarakkan siaran berisikan pesan-pesan kemerdekaan. “Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan lembaga penyiaran dalam menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan ke-80 negeri kita dalam berbagai bentuk program siaran maupun segmen program. Upaya ini tentunya sangat berarti dalam rangka…

Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), menyerukan semangat persatuan dan perjuangan dalam rangka memajukan Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan martabat bangsa di mata dunia. Pernyataan ini disampaikan Ibas, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada momentum bersejarah tersebut, Ibas turut hadir mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu pagi (17/8), bersama sang istri tercinta, Aliya Rajasa Yudhoyono. Keduanya tampak serasi dan khidmat mengikuti jalannya upacara yang…