Author: Redaksi

DINAMIKA yang mengemuka di ruang publik menyajikan fakta tentang tatanan yang tidak ideal pada berbagai aspek kehidupan berbangsa-bernegara. Menyikapi fakta itu, Presiden Prabowo Subianto telah berinisiatif mengaktualisasi upaya harmonisasi dengan langkah-langkah konsolidasi di bidang politik, ekonomi dan konsolidasi penguatan ketahanan nasional. Konsolidasi pada tiga bidang itu idealnya diperkuat dengan membarui konstitusi sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus berubah, utamanya ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence) terus merambah berbagai aspek kehidupan setiap individu dan komunitas. Karena itu, Presiden Prabowo juga diharapkan berinisiatif mendorong penataan konstitusi. Selain itu, amandemen kelima UUD 1945 diperlukan untuk memampukan sistem pemerintahan menyejahterakan rakyat, serta…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno didaulat menjadi narasumber utama dalam acara Local Legislator Fellowship yang diadakan Think Policy Id. Acara ini dihadiri oleh Anggota DPRD dari berbagai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Eddy menjelaskan mengenai inisiatifnya di MPR RI untuk fokus pada mandat konstitusi memenuhi hak-hak rakyat untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat. “Sebagai guardian of constitution tugas MPR adalah memastikan hak-hak konstitusional rakyat terpenuhi. Di MPR RI saya memulai inisiatif baru untuk fokus pada pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H…

Setiap warga negara harus berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, demi meningkatkan daya saing di masa depan. “Konstitusi kita menegaskan bahwa tujuan kita bernegara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemakmuran itu bukan semata sejahtera secara materi, tetapi juga sehat jasmani dan rohani yang di dalamnya termasuk kesehatan otak setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada seminar bertema Kesehatan Otak sebagai Pilar Penting dalam Pembangunan Nasional Menuju Daya Saing Global Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan dalam rangka Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Mukernas…

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menegaskan dukungannya terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti praktik pertambangan ilegal (PETI) dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, Jumat, 15 Agustus 2025. Presiden sebelumnya mengungkapkan terdapat 1.063 tambang ilegal yang tidak tercatat dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan potensi kerugian negara mencapai sedikitnya Rp300 triliun. Labib menilai langkah Presiden sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, upaya penertiban PETI harus dipandang sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pertambangan nasional agar hasil pengelolaan sumber daya alam…

Upaya meningkatkan kemampuan peserta didik harus konsisten dan terukur agar berbagai kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik merupakan langkah yang baik. Asalkan langkah tersebut dilakukan secara konsisten dan terukur,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/8). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Selasa (19/8), meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional (GNN) guna mengejar skor PISA yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sebagai catatan skor PISA Indonesia pada 2022 untuk literasi membaca 359 dan skor matematika 366. Sementara target skor PISA untuk Indonesia dalam…

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan dan melaksanakan pembayaran uang muka haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji tahun 2026 mendatang. HNW–sapaan akrabnya–menyebut karena pelaksana haji tahun depan akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji atau Kementerian Haji dan Umrah, sementara pembayaran uang mukanya oleh Dirjen PHU Kementerian Agama. “Jangan sampai uang muka ini sekarang dibayarkan oleh Kementerian Agama, lalu nanti keluar Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa Haji 2026 dilaksanakan oleh BP Haji. Sehingga agar pembayaran awal…

Berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menilai secara substansi banyak hal positif yang disampaikan, seperti perhatian terhadap “net outflow of national wealth”, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia juga menyoroti ketimpangan antara retorika dan implementasi program pemerintah di lapangan. “Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati – hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” katanya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Ruang PPIP,…

Ketua MPR H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD. Karena itu, MPR perlu terus menerus mendengar dan merefleksi diri tentang makna konstitusi ini, supaya MPR dalam mengambil keputusan tentang perlu tidaknya melakukan amandemen UUD itu menjadi keputusan yang benar. Karena itu, kata Muzani, MPR mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. “Banyak akademisi, tokoh-tokoh, dan kalangan lain yang menyuarakan perubahan UUD. Pemikiran-pemikiran itu kita harus dengarkan. Seminar Konstitusi ini adalah upaya kami untuk terus mendengar dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat,” katanya…

Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini. “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8). Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua…

Sistem perbukuan yang baik merupakan salah satu instrumen pemenuhan hak mencerdaskan kehidupan setiap warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. “Buku berperan penting dalam pemenuhan hak-hak pendidikan warga negara. Membaca merupakan wadah utama untuk mencapai tata kelola pengetahuan yang baik,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Tata Kelola Pengetahuan dan RUU Buku di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/8). Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI – Pengusul RUU tentang Perbukuan), Dr. Ir. Achmad Fachrodji, M.M. (Direktur…