Author: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, mengusulkan pemerintah menurunkan biaya haji dengan menekan tarif penerbangan antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat mengenai Haji 2025 yang diadakan oleh Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2024). Achmad menyoroti bahwa Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), belum menunjukkan upaya signifikan untuk menurunkan biaya transportasi haji. Ia menilai, maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki potensi untuk diajak bekerja sama dalam menurunkan…

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025 memperoleh informasi bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanah berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Karena itu, Ketua Panja Biaya Haji 2025 Abdul Wachid meminta agar tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah sakit di Arab Saudi yang dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji asal Indonesia. “Saya dengar ini dari Kementerian Agama mempunyai tanah yang ada di Jeddah. Tanah itu untuk apa Pak? Itu mendingan tanah itu dijual Pak untuk dibelikan lagi di sana untuk rumah sakit aja itu,” kata Wachid dalam rapat Panja Biaya Haji bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di…

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) dapat menjadi angin segar bagi sistem demokrasi perpolitikan di tanah air. Meski demikian, Putusan MK itu jangan sampai malah membuat karut-marut baru dalam pelaksanaan Pemilu ke depannya. “Bukan nantinya malah membuat karut-marut baru, membuat persoalan baru di sistem demokrasi Indonesia kita. Mudah-mudahan dengan ada putusan tersebut sistem kita, demokrasi kita akan bisa semakin baik,” katanya di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025). Diketahui, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu UMKM yang berada di bank-bank BUMN. Hal itu lantaran nilai utang tersebut jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai Rp14 triliun. Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu hati-hati dalam menjalankan program tersebut, di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.  “Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Politikparlemen.codi Jakarta, Sabtu (4/1/2024). Dia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut. Pertama, yakni harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang…

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa upaya ini akan dilakukan dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Kami berkomitmen menurunkan beban biaya haji 2025 dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana dari BPKH,” ujar Marwan Dasopang, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Ia menambahkan bahwa target nilai manfaat sebesar Rp12 triliun pada tahun lalu belum tercapai, dengan realisasi hanya Rp11,4 triliun. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI akan mengevaluasi skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah guna…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasalnya, MK memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah yang disebut constitutional engineering atau rekayasa konstitusi agar mengantisipasi kandidat capres-cawapres yang terlalu banyak sehingga dikhawatirkan kontra produktif dengan cita-cita demokrasi. “MK juga memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan konstitusional engineering atau rekayasa konstitusi agar norma yang nanti dibentuk terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan persyaratan calon presiden…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu UMKM yang berada di bank-bank BUMN. Hal itu lantaran nilai utang tersebut jumlahnya sangat besar, yaitu mencapai Rp14 triliun. Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu hati-hati dalam menjalankan program tersebut, di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.  “Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (4/1/2024). Dia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut. Pertama, yakni harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang…

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa upaya ini akan dilakukan dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Kami berkomitmen menurunkan beban biaya haji 2025 dengan memaksimalkan hasil pengelolaan dana dari BPKH,” ujar Marwan Dasopang, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Ia menambahkan bahwa target nilai manfaat sebesar Rp12 triliun pada tahun lalu belum tercapai, dengan realisasi hanya Rp11,4 triliun. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI akan mengevaluasi skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah guna…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasalnya, MK memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah yang disebut constitutional engineering atau rekayasa konstitusi agar mengantisipasi kandidat capres-cawapres yang terlalu banyak sehingga dikhawatirkan kontra produktif dengan cita-cita demokrasi. “MK juga memberikan indikator kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan konstitusional engineering atau rekayasa konstitusi agar norma yang nanti dibentuk terhadap revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan persyaratan calon presiden…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi tentang pasar modal dimulai sejak dini atau sejak jenjang sekolah dasar (SD). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi literasi keuangan masyarakat sejak dini. Upaya ini ia dukung penuh demi menghadapi perkembangan ekonomi global yang fluktuatif. “Edukasi pasar modal sejak usia dini adalah terobosan yang sangat positif. Jika anak-anak sudah diperkenalkan dengan konsep pasar modal di tingkat SD, mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, investasi, dan pengelolaan risiko,” ujar Fathi melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat…