Author: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mendesak pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, investasi pada gizi anak-anak merupakan langkah penting untuk mencetak generasi emas Indonesia di tahun 2045. “Kalau memang Republik ini, kita ini serius untuk mencetak generasi emas di tahun 2045, seharusnya kita tidak perlu ragu untuk menggunakan APBD,” ujar Kahfi dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (22/01/2025).  Ia menekankan pentingnya mengarahkan anggaran besar daerah untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Kahfi pun mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi seharusnya mampu memberikan kontribusi…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengaku heran nelayan disebut membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang, Banten. Sebab, berdasarkan perhitungannya, membangun pagar laut butuh biaya yang besar mencapai miliaran rupiah. “Ini biayanya mahal, sudah dihitung-hitung ada yang itung katanya 12 berapa miliar gitu ya,” kata Titiek dalam keterangannya kepada media, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Politikus Fraksi Partai Gerindra ini pun bertanya-tanya bagaimana nelayan dapat memiliki uang sebanyak itu untuk membangun pagar laut. “Ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan kehidupan para nelayan, kok…

Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, memimpin pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan Duta Besar Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia, Armin Limo, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan parlemen kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun. “Saya sangat berharap pertemuan ini mengarah pada kolaborasi yang lebih kuat antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina, mengingat kedua negara memiliki sejarah dan nilai-nilai yang serupa serta hubungan yang telah terjalin lama,” ujar Mardani dalam pembukaan agenda tersebut. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Bosnia-Herzegovina didasarkan pada kedekatan sejarah dan nilai-nilai demokrasi yang sama, menjadi fondasi kokoh…

Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sebagai bagian dari rangkaian proses legislasi yang inklusif, BK DPR RI menggelar konsultasi publik dengan melibatkan 632 partisipan, termasuk 8 (delapan) pakar hukum terkemuka. Konsultasi publik ini merupakan forum yang diupayakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Komisi III DPR RI guna menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam proses pembentukan hukum nasional. Terlebih, forum ini adalah sebuah bukti bahwa DPR RI berusaha membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan rancangan peraturan perundang-undangan tersusun komprehensif dan…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengadakan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan dan mengembangkan kolaborasi di berbagai bidang. “Mereka menyampaikan telah membentuk kerja sama bilateral dan berharap Indonesia juga segera menindaklanjuti agar dialog, kolaborasi, dan pertukaran dapat terjadi. Saya menerima dengan sangat terbuka kedatangannya,” ujar Mardani kepada medpolindo.com. Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah potensi kerja sama di bidang terapi kedokteran nuklir (medical nuclear treatment). Iran, yang dikenal memiliki kemajuan…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas persoalan pagar laut, khususnya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, dengan terbitnya izin Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Tangerang tersebut, maka hal itu sudah cukup sebagai bentuk ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut. “Kita akan panggil dulu Menteri untuk tahu sejauh mana duduk persoalannya. Kalau nanti ditemukan terbit izin HGB, sertifikat keluar, maka (pembahasan) ini kan sudah lintas Komisi. Oleh karena itu kita akan kaji dulu secara mendalam, kalau memang tidak mampu secara official Komisi IV maka kita akan dorong nantinya untuk…

Komisi III DPR RI mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus dugaan salah tangkap di Tasikmalaya. Hal ini menguat dikarenakan kasus tersebut menyangkut seorang anak yang menjadi terdakwa, namun prosesnya tidak sesuai dengan prosedur hukum. Diketahui, kasus ini berawal dari ditangkapnya lima orang pelaku dalam kasus pembacokan yang terjadi di jalan SL Tobing pada (17/11/2024) lalu. Dari kelima pelaku, satu di antaranya adalah berusia dewasa dan empat lainnya masih di bawah umur. Orang tua pelaku merasa tidak terima dengan penangkapan anaknya yang dituduh oleh polisi sebagai pelaku pembacokan. “Keadilan restoratif ini wajib imperatif sifatnya. Karena undang-undang menyatakan sistem peradilan pidana…

Komisi III DPR RI akan segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada masa sidang kali ini. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan penyusunan draf dan naskah akademik RUU tersebut ditargetkan selesai pada masa sidang ini. Sehingga, pada masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU Inisiatif DPR. “Kami menargetkan UU KUHAP yang baru bisa berlaku bersama dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum…

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan Setjen DPR RI tentang status kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap dengan acara ini diharapkan para PPPK memahami status kedudukannya yang baru. Hal itu mengingat tugas dan fungsi pegawai PPPK yang pertama kali ada di lingkungan Sekjen DPR RI. “Tahun baru juga menjadi harapan baru bagi para pegawai PPPK dilingkungan Setjen DPR untuk berkontribusi…

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap ramai isu mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo S Brodjonegoro yang didemo karena dituding memberhentikan ASN secara mendadak dapat diselesaikan secara transparan. Meski begitu terkait evaluasi posisi Satryo sebagai menteri, ia menilai hal tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Dari DPR itu (yang mengawal) Komisi X. Namun terkait apakah dievaluasi atau tidak, itu (hak) prerogatif Presiden,” kata Puan saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Seperti diketahui, ratusan ASN dari Ditjen Dikti Kemdiktisaintek menggelar demo buntut pemecatan pegawai bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan…