Author: Redaksi

Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi…

Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan BP Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara. BP Danantara dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik di antara BUMN. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyatakan bahwa…

DPR RI melalui Komisi VI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Reformasi besar ini bertujuan memperkuat peran, tata kelola, serta daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2025, Panja telah menggelar serangkaian rapat dengan akademisi, pakar, serta kementerian terkait guna memastikan perubahan regulasi ini sejalan dengan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa revisi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan…

Komisi VI DPR RI menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengemuka sejak awal 2025. Komisi VI DPR RI, yang bertugas dalam pengawasan BUMN, berkomitmen untuk mendorong perubahan regulasi ini agar perusahaan-perusahaan pelat merah dapat lebih efektif, efisien, dan fleksibel dalam menjalankan perannya. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK,…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina, Igor Iermakov, oleh geng Rusia di Bali, yang terjadi baru-baru ini. Ilham menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melindungi industri pariwisata yang menjadi andalan ekonomi nasional. “Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Selain merugikan korban, kasus ini juga berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing,” kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Desakan Penegakan Hukum yang Tegas Ilham mendesak aparat penegak hukum untuk menangani…

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait kecintaan terhadap mata uang rupiah. Ia mengimbau agar masyarakat lebih menghargai rupiah, termasuk dalam cara memperlakukan uang kertas agar kualitasnya tetap terjaga. “Saya sampaikan kepada Bank Indonesia bahwa kita harus menghormati rupiah kita. Salah satu caranya adalah dengan tidak melipat uang. Di Indonesia, masih banyak kebiasaan memberikan mahar atau seserahan dalam bentuk uang yang dilipat-lipat. Ini tidak boleh dilakukan karena berarti kita tidak menghargai uang kita sendiri,” ujar Andi Yuliani Paris, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Ia mencontohkan negara-negara seperti Singapura dan Jepang yang memiliki…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Irawan, berharap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat menggambarkan visi Indonesia terkait pekerja migran. Menurutnya, pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. “Nah, ini juga harus kita jadikan pedoman. Tidak hanya sekadar apakah masalah-masalah dalam RUU yang sedang kita bahas ini mengatasi persoalan terkait PMI, tetapi saya ingin lebih dari itu,” kata Irawan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Irawan pun mengingatkan agar DPR tidak sekadar memberikan cek kosong kepada…

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Kamis (30/1/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Raker tersebut membahas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangun (SHGB) di pesisir Tangerang, Banten, serta menanggapi pengaduan masyarakat terkait masalah agraria. Anggota Komisi II Fraksi PAN DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap persoalan tanah yang seringkali berdampak luas, terutama dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan. Sebagai instansi yang memberikan layanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal. “Masalah tanah harus menjadi perhatian serius.…

Sensus Ekonomi 2026, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bertujuan untuk mengumpulkan data ekonomi yang akurat dan terkini. Kegiatan statistik nasional ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta terlatih untuk menjamin pelaksanaan sensus yang efektif dan efisien. Untuk memastikan hasil sensus ini berkualitas, Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja BPS melakukan pengawasan terhadap persiapan sensus tersebut. Di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, menyatakan bahwa persiapan komprehensif telah dilakukan dan mengingatkan pentingnya antisipasi kebocoran data. “Komisi X tentunya ingin memastikan pengawasan berjalan dengan baik, termasuk memantau…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar pertemuan kedua dengan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap Palestina di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa langkah konkret sedang disiapkan dengan membentuk sekretariat bersama. “Kami ingin setiap lembaga dan ormas tetap memiliki keunikannya masing-masing, tetapi berada dalam satu payung bersama. Setelah ini, kami akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas lebih lanjut strategi kolaborasi,” ujar Mardani. Ia menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan perjalanan panjang yang…