Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang, Sumatera Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kualitas pendidikan vokasi di bidang pariwisata serta memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Dalam wawancaranya kepada politikparlemen.co, Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menyampaikan apresiasinya terhadap fasilitas dan program studi yang dimiliki Poltekpar Palembang, seperti jurusan hospitality, food and beverage, dan pariwisata berbasis lokal. Ia menyebut bahwa lulusan dari Poltekpar Palembang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Ini sesuatu yang bagus. Anak-anak yang lulus dari sini akan menjadi orang-orang yang punya keahlian dan itu yang dibutuhkan oleh dunia industri, khususnya pariwisata,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (9/12/2024)
Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan dalam promosi Poltekpar agar masyarakat lebih memahami keunggulan pendidikan vokasi ini. “Alasan yang jelas dan menyentuh hati orang tua akan membuat mereka yakin menyekolahkan anaknya ke sini. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan berbagai industri perhotelan dan restoran, lulusan di sini memiliki kepastian kerja yang lebih baik dibandingkan dengan jurusan lain yang belum tentu relevan,” tambahnya.
“Kalau ternyata ada lulusan yang tidak terserap, itu jadi pertanyaan besar. Apakah karena ekonominya lesu atau jurusannya memang tidak relevan?”
Evaluasi Pendidikan Vokasi: Tantangan dan Peluang
Dalam diskusi lebih lanjut, Bane Raja Manalu juga menyoroti perlunya memastikan link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Ia mengkritisi adanya program pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan lulusan menganggur.
“Jangan sampai kita hanya menciptakan jurusan-jurusan yang tidak dibutuhkan oleh dunia kerja. Saya sampaikan kepada rekan-rekan DPR untuk mengevaluasi prodi-prodi yang ada, termasuk di kementerian lain. Kalau ternyata ada lulusan yang tidak terserap, itu jadi pertanyaan besar. Apakah karena ekonominya lesu atau jurusannya memang tidak relevan?” tegasnya.
Ia juga menyoroti anggaran pendidikan yang besar, seperti dana hingga Rp270 miliar untuk sekolah ikatan dinas di Kementerian Perindustrian. Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus dievaluasi agar tepat guna dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja.
Poltekpar Palembang, yang berdiri delapan tahun lalu, terus berkembang sebagai pusat pendidikan vokasi unggulan di Sumatera Selatan. Bane berharap Poltekpar dapat menjadi salah satu institusi yang menciptakan SDM pariwisata berkualitas, sehingga mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.
“Turis-turis asing yang punya banyak uang akan kembali lagi ke Indonesia jika mereka mendapatkan pelayanan terbaik. SDM dari Poltekpar Palembang harus mampu memenuhi ekspektasi tersebut,” ungkap Bane.
Melalui kunjungan ini, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, diharapkan lulusan Poltekpar Palembang dapat berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional.
