Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, diduga ada 14 izin baru alokasi tanah yang terbit saat moratorium berlaku sebagaimana termuat dalam laman lms.bpbatam.go.id. Karena itu, ia meminta penjelasan soal dugaan bahwa adanya permainan oknum dalam buka-tutup layanan alokasi tanah di BP Batam.
“Jadi yang kita dapatkan data, tanggal 25 September itu ada moratorium. Namun 4 Oktober, tadi tuh, Pak Susiwijono ini sebagai Sesmenko (Perekonomian) memanggil bapak ini tanggal 4 Oktober, Kepala BP Batam dan anggota untuk membuka moratorium,” terangnya dalam RDP Komisi VI dengan Sekretaris Menko Perekonomian dan Kepala BP Batam di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Andre menduga adanya peran oknum dalam buka-tutup moratorium alokasi lahan BP Batam. “Bapak kan habis masa jabatan, diperpanjang, rencana dimoratorium, lalu dibuka sebentar oleh siapa namanya, Susiwijono ini. Makanya saya minta pimpinan, Sesmenko Perekonomian itu kita undung ke sini,” ucap Andre.
Karena tak mendapat jawaban diharapkan dari Plh Kepala BP Batam saat itu, akhirnya RDP Komisi VI yang dipimpin Eko Hendro Purnomo itu ditunda dengan catatan harus dihadiri Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Susiwijono Moegiarso.
