Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI untuk membahas pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, yang menyoroti berbagai isu mendasar terkait perlindungan hak-hak tersangka dan efisiensi proses hukum pidana di Indonesia.
Dalam pembukaan rapat, Habiburokhman menegaskan bahwa perubahan dalam KUHAP ini akan menjadi langkah signifikan, bahkan revolusioner, bagi sistem hukum Indonesia. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keberadaan institusi praperadilan. “Saat ini, institusi praperadilan masih bersifat pasif. Kita harus mempertimbangkan apakah institusi ini bisa lebih aktif dalam menjamin keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks penahanan,” ujar Habiburokhman di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senanyan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Dia juga menyoroti lamanya masa penahanan sebelum seseorang dinyatakan bersalah. “Proses hukum saat ini bisa memakan waktu hingga 90 hari atau bahkan lebih, meski belum tentu terbukti bersalah. Ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat,” tambahnya. Habiburokhman meminta BKD dan tim ahli Komisi III untuk mengkaji model penahanan di negara-negara lain sebagai bahan referensi.
Selain itu, Habiburokhman menekankan pentingnya penguatan perlindungan hak-hak tersangka, termasuk akses terhadap penasihat hukum, keluarga, serta pelayanan kesehatan dan rohaniawan. Namun, ia mengakui bahwa implementasi hak-hak ini sering kali tidak maksimal. “Misalnya, hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum sering kali dibatasi oleh surat edaran institusi penegak hukum. Ini perlu diatur lebih tegas,” katanya.
Kasus-kasus kekerasan terhadap tersangka yang berujung pada kematian, seperti yang baru-baru ini terjadi di Palu, juga menjadi sorotan. “Kita perlu protokol yang jelas untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Jangan sampai ada lagi tersangka yang masuk dalam kondisi sehat tetapi keluar dalam keadaan bonyok atau bahkan meninggal dunia,” tegas Habiburokhman.
Hak advokat juga mendapat perhatian dalam rapat ini. “Advokat tidak boleh hanya berhak diam, duduk, dan mencatat. Mereka harus diberi ruang untuk benar-benar melindungi hak-hak tersangka,” jelasnya.
Habiburokhman juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam KUHAP. “Ini bukan sekadar aksesoris, tetapi harus menjadi jiwa dari KUHAP yang baru. Fokus kita bukan hanya pada hak tersangka, tetapi juga hak korban kejahatan,” katanya. Ia mengusulkan pengembangan instrumen seperti mekanisme denda untuk memulihkan hak-hak korban.
Kepala BK Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, memberikan masukan terkait rancangan ini. Ia menyatakan perlunya harmonisasi antara peraturan dalam KUHAP baru dengan sistem hukum lainnya agar dapat diterapkan secara efektif. Inosentius juga menyarankan pembentukan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan implementasi KUHAP dapat berjalan sesuai tujuan.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Komisi III untuk menyusun RUU KUHAP yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.
