Author: Redaksi

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai terlalu berat bagi calon jemaah. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Marwan menegaskan bahwa skema saat ini, di mana 60 persen biaya ditanggung jemaah dan 40 persen bersumber dari nilai manfaat, memerlukan evaluasi mendalam. “Kalau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93,3 juta dengan skema 60-40, ini jelas menjadi beban yang berat bagi jemaah,” ujar Marwan. Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp4,4 triliun untuk jemaah yang batal berangkat turut memengaruhi kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menyubsidi biaya haji. Dari total dana Rp12…

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK. Menanggapi putusan MK tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa putusan itu akan menjadi bahan evaluasi DPR untuk merevisi UU Pemilu. Namun, Komisi II harus mempelajari isi putusan tersebut secara mendalam terlebih dahulu. “Nanti perlu kita pelajari lagi secara lengkap putusannya. Putusan MK kan kasus konkret, Bang. Jadi ini bagus sebagai bahan evaluasi dan penyusunan UU Pemilu ke depan,”…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan membangun sistem ekonomi berkeadilan yang memberdayakan semua rakyat. Terkait pembangunan ekonomi, Saleh mengatakan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memacu upaya pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, perhatian dan penanganan khusus sangat diperlukan di bidang ini. Apalagi, kontestasi di bidang ekonomi semakin terasa. “Teknologi digital membuat nilai kompetisi semakin ketat. Perkembangan e-commerce menyebabkan tidak ada lagi batas ruang dan waktu di dalam berdagang. Barang tidak perlu dibawa ke pasar. Cukup disusun dan ditumpuk di gudang. Para pembeli ditawari secara online. Sementara barangnya, diantar langsung ke alamatnya…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Legislator…

Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi tentang pasar modal dimulai sejak dini atau sejak jenjang sekolah dasar (SD). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi literasi keuangan masyarakat sejak dini. Upaya ini ia dukung penuh demi menghadapi perkembangan ekonomi global yang fluktuatif. “Edukasi pasar modal sejak usia dini adalah terobosan yang sangat positif. Jika anak-anak sudah diperkenalkan dengan konsep pasar modal di tingkat SD, mereka akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, investasi, dan pengelolaan risiko,” ujar Fathi melalui rilis yang disampaikan kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat…

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai terlalu berat bagi calon jemaah. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Marwan menegaskan bahwa skema saat ini, di mana 60 persen biaya ditanggung jemaah dan 40 persen bersumber dari nilai manfaat, memerlukan evaluasi mendalam. “Kalau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93,3 juta dengan skema 60-40, ini jelas menjadi beban yang berat bagi jemaah,” ujar Marwan. Ia menjelaskan bahwa alokasi Rp4,4 triliun untuk jemaah yang batal berangkat turut memengaruhi kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menyubsidi biaya haji. Dari total dana Rp12…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025). Legislator…

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Keputusan ini tertuang dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang MK. Menanggapi putusan MK tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa putusan itu akan menjadi bahan evaluasi DPR untuk merevisi UU Pemilu. Namun, Komisi II harus mempelajari isi putusan tersebut secara mendalam terlebih dahulu. “Nanti perlu kita pelajari lagi secara lengkap putusannya. Putusan MK kan kasus konkret, Bang. Jadi ini bagus sebagai bahan evaluasi dan penyusunan UU Pemilu ke depan,”…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), menjadi babak baru dalam lanskap demokrasi konstitusional Indonesia. “Saya kira ini babak baru bagi demokrasi konstitusional kita, di mana peluang untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden bisa lebih terbuka, dikuti oleh lebih banyak pasangan calon dengan ketentuan yang lebih terbuka,” ungkap Rifqi dalam pesan tertulisnya kepada Politikparlemen.co di Jakarta, Jumat (3/1/2024). Untuk itu, lanjutnya, putusan MK tersebut harus dihormati karena bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah tentu akan menindaklanjuti putusan MK tersebut…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan membangun sistem ekonomi berkeadilan yang memberdayakan semua rakyat. Terkait pembangunan ekonomi, Saleh mengatakan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memacu upaya pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif. Menurutnya, perhatian dan penanganan khusus sangat diperlukan di bidang ini. Apalagi, kontestasi di bidang ekonomi semakin terasa. “Teknologi digital membuat nilai kompetisi semakin ketat. Perkembangan e-commerce menyebabkan tidak ada lagi batas ruang dan waktu di dalam berdagang. Barang tidak perlu dibawa ke pasar. Cukup disusun dan ditumpuk di gudang. Para pembeli ditawari secara online. Sementara barangnya, diantar langsung ke alamatnya…