Author: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi terkait penerapan pembatasan usia jemaah haji. Pembatasan ini menyebutkan bahwa jemaah haji yang berusia 90 tahun atau lebih tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Menurut Selly, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak lansia yang sudah lama menunggu giliran untuk menunaikan ibadah haji. “Jemaah jumlah lansia yang mendaftar haji Indonesia cukup besar hal ini menjadi perhatian kami banyak diantara mereka yang telah lama menunggu giliran dan kini beresiko tidak dapat berangkat karena aturan tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan…

Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Komisi VIII menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025. Keputusan ini mencerminkan upaya bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, meskipun terjadi penurunan biaya yang signifikan. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mencerminkan tanggung jawab negara sebagai bagian dari amanah Pasal 29 UUD 1945. Fraksi PDI-Perjuangan mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Abdul Wachid, menetapkan biaya haji tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp55.431.750,78 yang harus dibayar oleh jemaah. “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujarnya saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Panja BPIH di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024). Sementara itu, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi rencana kembalinya Ujian Nasional (UN) pada 2026 oleh Kemendikdasmen. Meskipun demikian, ia menekankan agar pelaksanaan UN menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sehingga, penerapan dari sistem ini diharapkan mengurangi potensi kecurangan. Lalu Ari, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, ungkapnya, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama. “Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” papar Lalu Ari melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Sebelumnya, penerapan UN menggunakan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI DPR RI Bramantyo Suwondo memimpin pertemuan persahabatan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Pertemuan pertama di tahun 2025 ini menandakan 75 tahun hubungan diplomatik yang dikenal dengan istilah diamond jubilee. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga tersebut, kedua parlemen membahas mengenai kerja sama sektor kesehatan dan pendidikan. Parlemen Swedia pun mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia yang berlangsung sukses. “Mereka sangat mengapresiasi dan juga memberikan selamat atas sukses yang berjalan Pemilu dan juga Pemilukada yang menurut mereka merupakan sangat luar…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya lantaran program ini dinilai minim kejelasan secara spesifik terkait teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut. “Dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Namun, sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai sisi positif dan negatif wacana libur sekolah selama Ramadan. Diketahui, sebelumnya, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’I menyampaikan wacana diliburkannya sekolah selama Bulan Ramadan mendatang. Kendati demikian, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kemenag maupun antarkementerian. “Nah kalau kita mau, katakanlah ada target kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan-penugasan. Penugasannya apa sih? Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati,” jelas Ledia Hanifa dalam keterangan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (6/1/2024) Kalaupun tidak libur, lanjut Ledia,…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai sisi positif dan negatif wacana libur sekolah selama Ramadan. Diketahui, sebelumnya, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’I menyampaikan wacana diliburkannya sekolah selama Bulan Ramadan mendatang. Kendati demikian, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kemenag maupun antarkementerian. “Nah kalau kita mau, katakanlah ada target kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan-penugasan. Penugasannya apa sih? Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati,” jelas Ledia Hanifa dalam keterangan kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/1/2024) Kalaupun tidak libur, lanjut Ledia,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya lantaran program ini dinilai minim kejelasan secara spesifik terkait teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut. “Dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Namun, sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan…

Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Ini tentu adalah hari bersejarah. Sebab, dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia baru kali ini program makan bergizi gratis diresmikan. Berkenaan dengan program ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi. Partisipasi yang dapat dilakukan, antara lain: Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini. Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun…