Author: Redaksi

Memasuki Masa Awal Persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, Ketua DPR RI Puan Maharani merinci sejumlah agenda legislasi DPR yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Prolegnas kali ini, terdapat 41 RUU Prioritas Tahun 2025, dan 6 di antaranya merupakan Rancangan Undang Undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya. “Oleh karena itu, pada masa persidangan ini, setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan Undang Undang, sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional,” kata Puan dalam pidato Pembukaan masa sidang DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung…

Sosok muda Muhammad Hilman Mufidi resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2024). Kehadiran Hilman, yang akrab disapa Gus Hilman, menambah suara generasi muda di parlemen. Dalam wawancaranya dengan medpolindo.com, Hilman menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib generasi muda Indonesia, termasuk mengatasi berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh anak muda. “Karena kita sendiri masih generasi muda. Umur saya masih muda, jadi kita akan memperjuangkan (nasib) generasi-generasi muda yang ke depannya tentu akan menghadapi masalah-masalah baru. Kita juga memperjuangkan aspirasi teman-teman di dapil dan seluruh Indonesia,” ujar Hilman usai Rapat…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan krusialnya peran DPR RI untuk mengawasi kinerja pemerintah agar efektif, tepat sasaran, sekaligus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika negara terkini, ia pun menyoroti berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian hal tersebut dirinya sampaikan saat membuka agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). “DPR RI dan pemerintah harus cepat merespons berbagai permasalahan rakyat. Pengawasan terhadap regulasi, kelembagaan, program, dan anggaran harus dijalankan dengan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Puan. Perlu diketahui, pada masa…

Wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam. Merespons usulan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPD RI, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai bahwa gagasan tersebut terlalu optimistis dan belum tepat untuk diimplementasikan. “Menurut saya, wacana ini terlalu overestimate. Pemanfaatan dana zakat untuk program MBG belum saatnya diterapkan, terlebih pihak Istana juga telah secara tegas menolak wacana ini,” ujar Abdul Fikri Faqih dalam wawancara dengan medpolindo.com usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman menyoroti substansi yang dibahas dalam Rapat (Pleno) Baleg DPR RI terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kesempatan itu, Ia menilai RUU ini seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuat masalah baru. “Padahal maksud kita bikin undang-undang ini untuk menguji masalah bukan membuat masalah, kecuali kita memang sepakat memang itu maksudnya supaya masalah itu semakin banyak muncul,” ungkap Benny di Gedung Nusantara I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2024) Benny melanjutkan bahwa salah satu bagian yang menarik perhatiannya…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk tahapan pembahasan selanjutnya. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU Minerba perlu diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap penyusunan ini dapat dilanjutkan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk penyempurnaan,” ujarnya. Wakil Ketua Baleg DPR…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar agenda sosialisasi diplomasi parlemen di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Senin (17/1/2025). Mengusung tema soal ‘Penguatan Diplomasi Parlemen untuk Pariwisata Berkualitas’, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan pentingnya pariwisata yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk Bali. Tidak hanya itu saja, dirinya menekankan peran diplomasi parlemen untuk membantu mempromosikan, bertukar pandangan, mendorong kerja sama, membuka jembatan kolaborasi dan mengusulkan resolusi. “Melalui kegiatan ini kita duduk bersama untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan asosiasi, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan output terbaik untuk kemajuan Bali dan Indonesia,” ungkap Mardani melalui…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. “Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik…

Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan tidak cukup hingga akhir tahun. Atas kondisi itu, muncul skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud adalah APBN dan Dana Desa. Selain itu, muncul usulan dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin, agar MBG juga memanfaatkan iuran zakat. Tentu usulan ini memancing banyak pro-kontra. Ada yang bilang, jika menggunakan zakat maka esensi gratis tak tercapai. Sementara ada yang setuju, dengan catatan…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas kandidasi presiden atau presidential threshold. Sebab, menurutnya, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan tiap undang-undang. MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi. “Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik…