Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Di sisi lain, pria yang kerap disapa HNW ini menilai bahwa langkah tersebut sebagai bentuk membantu Israel dalam mewujudkan misi penjajahan untuk mewujudkan ‘klaim’ negara Israel Raya.
Termasuk, hal itu juga bagian dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang wajib ditolak oleh semua pihak yang cinta kemanusiaan dan perdamaian.
“Usulan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain, ternyata bukan lagi sekadar wacana tim transisi Donald Trump sebagaimana yang bocor ke publik, melainkan sikap Trump yang secara terbuka dinyatakan sendiri oleh Trump. Dan betapa seriusnya proposal ini, sehingga Trump mengaku bahwa dirinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, walau kemudian ditolak oleh kedua pemimpin negara tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (28/1/2025).
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2009-2014 ini pun mengapresiasi sikap Presiden Mesir dan Raja Yordania yang menolak mentah-mentah usulan tersebut, apapun alasannya. Sikap Presiden Mesir itu juga sejalan dengan sikap Universitas Al Azhar yang menolak relokasi.
“Penolakan juga datang dari sejumlah negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman, serta Liga Arab. Memang sudah seharusnya ditolak karena relokasi tersebut bukan solusi yang tepat untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Palestina, melainkan hanya dalih/kedok untuk memudahkan Israel melakukan pendudukan dan melanggengkan penjajahan terhadap Gaza/Palestina,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.
“Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi”
Lebih lanjut, HNW juga sependapat dengan Senator AS Bernie Sanders yang menyebut bahwa rencana dan tindakan Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis dan merupakan kejahatan perang. Secara bahasa, pembersihan etnis adalah upaya untuk menciptakan wilayah geografis yang homogen secara etnis melalui deportasi atau pemindahan paksa orang-orang yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu.
“Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi,” tutur Wakil Ketua MPR RI ini.
HNW menambahkan, daripada Donald Trump mengusulkan usulan yang kontraproduktif dan tidak menjadi solusi untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian seperti yang dia kampanyekan saat maju sebagai calon Presiden, akan lebih baik apabila AS sebagai sekutu Israel paling fanatik, untuk mendesak agar Israel mematuhi dan tidak melanggar semua butir perjanjian gencatan senjata.
“Atau bila perlu, Trump mempertimbangkan usulan menerima semua warga Israel untuk direlokasi, dipindahkan dan diberikan tanah di AS yang sangat luas itu, dengan difasilitasi oleh AS. Itu akan jadi terobosan yang efektif mewujudkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian di Palestina,” tuturnya.
“Selain itu, usulan solutif ini juga bermanfaat bagi warga AS, yang tidak perlu protes karena uang pajak yang mereka bayarkan justru digunakan untuk membantu Israel dalam melanjutkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap warga Gaza. Bahkan bisa membantu keuangan AS, yang telah membantu mendukung Israel sejak 7 Oktober 2023 sebesar 356,7 Trilyun Dollar AS. Jumlah itu akan sangat membantu AS membangun kembali kawasan2 di AS yg hancur karena kebakaran seperti LA/California,” tambahnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kuatnya komitmen kedua negara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, untuk lebih aktif dan efektif menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, Liga Arab dan PBB, untuk bersama-sama memastikan dilaksanakannya semua butir gencatan senjata, dan menolak keras usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina.
“Apalagi di awal munculnya proposal relokasi itu, nama Indonesia juga sempat disebut-sebut sebagai tujuan relokasi untuk warga Gaza/Palestina,” pungkasnya.
