Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, memberikan sejumlah catatan strategis terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Johan menekankan pentingnya menjadikan program ini sebagai katalisator untuk penguatan sektor pangan lokal dan kemandirian pangan nasional.
“Program makan bergizi gratis adalah langkah yang sangat positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, kita tidak boleh hanya fokus pada pelaksanaan jangka pendek. Program ini harus menjadi motor penggerak untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mencapai swasembada pangan secara bertahap,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Johan juga mengungkapkan keprihatinannya atas ketergantungan pada impor bahan pangan, termasuk keputusan pemerintah mengimpor 200 ribu sapi dari Brasil untuk mendukung program ini. Menurutnya, ketergantungan tersebut memiliki dampak negatif, seperti tekanan pada anggaran negara dan risiko terhadap pasokan global.
“Fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah. Selain itu, gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program. Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan,” tegas Johan.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Johan menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk memastikan program MBG mampu mendukung upaya swasembada pangan.
Pertama, penguatan produksi lokal. Johan meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal melalui subsidi bagi peternak kecil, perbaikan distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas. “Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Kedua, diversifikasi sumber protein. Johan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing untuk mengurangi ketergantungan pada sapi. “Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas. Kita harus memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” tambahnya.
Ketiga, pembangunan infrastruktur dan teknologi. Johan menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan. Pemerintah juga perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.
Keempat, perlindungan pasar lokal. Johan meminta pemerintah melindungi peternak lokal dari dampak impor dengan kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat. “Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. Peternak kita butuh dukungan nyata,” ujarnya.
Kelima, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Johan mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya.
Johan menekankan bahwa program MBG harus menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan nasional. “Jika kita hanya mengandalkan impor, program ini akan menjadi pedang bermata dua: membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan program ini sebagai momentum untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. “Kita memiliki potensi besar dalam sumber daya manusia dan alam. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Johan.
