Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia,” kata Netty dalam rilis yang diterima politikparlemen.co, Selasa (7/01/2025).
Saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025, dengan target mencapai 937 dapur di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai, keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek.
“Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu,” ujarnya.
Netty juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. “Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal. “Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tetapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal dalam program MBG. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal,” tegasnya.
Selain itu, Netty menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan program ini. “Kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan LSM sangat diperlukan. Selain itu, sosialisasi program MBG kepada masyarakat harus diperkuat, agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat,” ujarnya.
Netty menutup pernyataannya dengan menyerukan perhatian penuh pada aspek keberlanjutan program. Menurutnya, MBG dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
