Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari mitra Komisi III DPR terkait penegakan hukum dan keamanan.
“Kami mengapresiasi komitmen dan upaya keras dari semua instansi penegak hukum di Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi penegakan hukum dan keamanan di daerah khusus nya Jawa Barat, serta bertukar pikiran untuk meningkatkan sinergi antar lembaga,” ujar Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI Sari Yuliati kepada politikparlemen.co di Kantor Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).
Diketahui, dalam Kunker tersebut, hadir para mitra Komisi III DPR yang berasal dari tujuh Lembaga. Di antaranya Kapolda Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jabar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandung, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Kepala Pengadilan Militer Bandung, Kepala BNNP Jabar, dan Wakapolda Jabar.
“Pertemuan ini dalam rangka menyerap informasi apa-apa yang mereka butuhkan untuk kita bisa sama-sama bersinergi demi bangsa dan negara, memperbaiki apa yang harus dievaluasi biar ke depannya bisa lebih baik,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Para mitra Komisi III pun memberikan paparan mengenai kinerja dan tantangan yang dihadapi masing-masing instansi dalam menjalankan tugasnya. Pertemuan ini dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum di daerah.
Dalam kesempatan yang sama Kapolda Jabar, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus berharap dalam kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum di Jawa Barat dan DPR RI. Hal itu dalam upaya menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Kami komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas dengan profesional. Kami juga mengharapkan dukungan dari DPR RI dalam mengatasi berbagai tantangan yang kami hadapi, terutama dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana,” katanya.
