Ketua Panja Keamanan Laut, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini BAKAMLA masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan.
“Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut kita. BAKAMLA harus diperkuat, baik dari segi anggaran, kelembagaan, maupun otoritasnya agar setara dengan Coast Guard di negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia, Rabu (5/2/2025).
Legislator Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa penguatan BAKAMLA tidak hanya terbatas pada penambahan armada kapal dan anggaran, tetapi juga harus didukung oleh landasan hukum yang lebih kuat. Menurutnya, diperlukan regulasi yang memastikan BAKAMLA memiliki kewenangan penuh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
“Ke depan, kami di DPR akan mengusulkan penguatan BAKAMLA dalam bentuk undang-undang, sehingga lembaga ini memiliki otoritas yang jelas seperti Coast Guard di negara lain. Dengan begitu, pengamanan laut kita tidak lagi bersifat koordinatif semata, tetapi benar-benar memiliki kekuatan hukum yang kokoh,” jelasnya.
Selain itu, Ahmad Heryawan juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai instansi yang berperan dalam pengamanan laut, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, serta Polairud.
“Meskipun BAKAMLA telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, tetap diperlukan penguatan lebih lanjut. Saat ini, BAKAMLA hanya memiliki sekitar 10 kapal, sementara tantangan keamanan maritim semakin kompleks. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tambahnya.
Dengan penguatan kelembagaan, anggaran, dan kewenangan yang memadai, BAKAMLA diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih optimal dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia serta memastikan kekayaan maritim dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
