Sensus Ekonomi 2026, yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bertujuan untuk mengumpulkan data ekonomi yang akurat dan terkini. Kegiatan statistik nasional ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta terlatih untuk menjamin pelaksanaan sensus yang efektif dan efisien.
Untuk memastikan hasil sensus ini berkualitas, Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja BPS melakukan pengawasan terhadap persiapan sensus tersebut. Di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi X, Himmatul Aliyah, menyatakan bahwa persiapan komprehensif telah dilakukan dan mengingatkan pentingnya antisipasi kebocoran data.
“Komisi X tentunya ingin memastikan pengawasan berjalan dengan baik, termasuk memantau perekrutan SDM petugas sensus. Kami juga meminta agar semua langkah terkait pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, agar tidak terjadi kebocoran data sensus,” ujar Himmatul kepada medpolindo.com di Bali, Kamis (30/1/2025).
Secara keseluruhan, kesiapan BPS Provinsi Bali dinilai cukup baik, termasuk persiapan perekrutan SDM petugas sensus, kesiapan alat, dan mekanisme sensus. “Misalnya, untuk wilayah yang sulit dijangkau, sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk penggunaan sistem GPS untuk mendeteksi lokasi petugas dan peserta sensus,” tambahnya.
Sebagai informasi, BPS Provinsi Bali juga memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sensus ekonomi 2026, yakni aplikasi Smart Blok Sensus (Smart BS), yang membantu petugas mengenali batas-batas wilayah kerja mereka. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam cakupan data, seperti salah cakupan, cacah ganda, atau lewat cacah.
Selain itu, pengawasan pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara, baik pemeriksaan langsung ke lapangan maupun melalui monitoring berbasis teknologi, seperti Dashboard Fasih dan Smart Blok Sensus. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
