Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Menurut Adies, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik.
“Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll Tangerang-Merak, mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pembinaan profesionalitas, disiplin, dan integritas anggota Polri,” kata Adies dalam keterangannya kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Selain itu, Adies juga menerangkan kasus pemerasan yang terjadi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 kembali mempertontonkan budaya koruptif di institusi penegak hukum. Tantangan lainnya mencakup maraknya kasus geng motor dan premanisme di beberapa kota besar, yang menguji efektivitas upaya pemberantasan kejahatan jalanan oleh Polri. “Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam model pembinaan Polri untuk memastikan profesionalisme dan penguatan kepercayaan masyarakat,” sambung Anggota Komisi III DPR RI ini.
Kasus yang ditangani Kejaksaan juga tidak lepas dari sorotan publik. Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menjelaskan kasus korupsi timah, kasus nikel Blok Mandiodo, dan penyelesaian kasus yang melibatkan Thomas Lembong menuai kritik luas dari publik.
“Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam penanganan kasus besar yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik,” katanya.
Namun, di tengah kritik tersebut, Adies mengungkapkan Kejaksaan Agung juga mencatat prestasi signifikan dengan berhasil mengembalikan Rp 1,6 triliun ke kas negara. Pencapaian ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara.
“Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki kinerja Kejaksaan dan memastikan bahwa penanganan kasus besar dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berintegritas,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur I ini.
