Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak.
“Kami terus menelaah dan mencari potensi peningkatan pendapatan negara. Oleh karena itu hari ini kami ke PT Bukit Asam di mana Badan Usaha Milik Negara ini mengelola kawasan batubara yang hari ini produksinya mencapai 42 juta dengan target sampai 100 juta pada tahun-tahun kedepan,” ujar Herman kepada politikparlemen.co usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bukit Asam Tbk, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (2/12/2024).
Dalam pertemuan ini, BAKN DPR RI mendalami beberapa temuan penting, seperti sistem pengelolaan kualitas batubara, kerugian akibat demurrage, dan potensi tambahan dari biaya seperti fuel surcharge. “Beberapa temuan baru, seperti fuel surcharge, menunjukkan adanya biaya yang jauh lebih tinggi dari harga berlaku umum. Ini menjadi perhatian kami untuk diperbaiki,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia juga menegaskan bahwa masih banyak hal yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut, termasuk kuantifikasi temuan yang sudah disampaikan secara normatif. “Sebagai BUMN, PT Bukit Asam harus benar-benar menjaga tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas keuangannya. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan negara dari sektor ini dapat dikelola secara efektif dan menjadi penopang fiskal nasional,” tegasnya.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam perbaikan tata kelola dan optimalisasi PNBP, sehingga sektor tambang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.
